DASAR HUKUM

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2013;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Banyumas.

PERSYARATAN

  1. Pemohon Baru
    1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    2. Surat Keterangan Rencana Daerah (advice planning);
    3. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hokum;
    4. Fotocopy Sertifikat atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Lurah;
    5. Surat Perjanjian/Pernyataan Penggunaan Tanah apabila usaha tersebut didirakan di atas milik orang lain;
    6. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
    7. Bestek bangunan, kecuali bangunan rumah tinggal;
    8. Peta situasi;
    9. Persetujuan tertulis dari tetangga (apabila tetangga tidak menyetujui harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa tetangga tidak mau tanda tangan yang diketahui oleh Lurah dan Camat, sebagai bahan penelitian Tim Teknis);
    10. Data penyedia jasa perencanaan;
    11. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus;
    12. Dokumen SPKPPLH bagi rencana kegiatan dan atau usaha yang memerlukan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    13. Rekomendasi perangkat daerah teknis/instansi teknis untuk bangunan gedung di atas/di bawah prasarana dan sarana umum;
    14. Materai 6.000 sebanyak 3 (tiga) buah;
    15. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Pemohon Rehabilitasi/Renovasi
    1. Keterangan rencana daerah;
    2. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha sebanyak 1 (satu) lembar/set;
    3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi;
    4. Materai 6.000 sebanyak 3 (tiga) buah.
  3. Persyaratan Teknis

Data Umum Bangunan

  1. Fungsi/Klasifikasi bangunan;
  2. Luas lantai dasar bangunan dan togal luas lantai bangunan;
  3. Ketinggian/jumlah lantai;
  4. Rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal

Rencana Teknis Bangunan

  1. Gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (site plan) dan gambar rencana meliputi gambar daerah, tampak, potongan, dan detail dengan skala 1:20, 1:50, 1:100, 1:200;
  2. Gambar sistem struktur;
  3. Gambar sistem utilitas (mekanikal dan utilitas);
  4. Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, dan atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah;

KLASIFIKASI YANG DILAYANANI DI KECAMATAN

  1. Bangunan rumah tinggal 1 (satu) lantai;
  2. Sekolah 1 (satu) lantai kecuali perguruan tinggi;
  3. Tempat peribadatan 1 (satu) lantai;
  4. Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan 1 (satu) lantai;
  5. Tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas kurang dari 50 m2;
  6. Bangunan 1 (satu) lantai non usaha lainnya.

PROSEDUR

  1. Pemohon mengambil formulir, mengisi dan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan;
  2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas;
  3. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapannya, apabila berkas belum lengkap agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya;
  4. Petugas membuat ceklist kelengkapan berkas dan mengajukan disposisi ke Camat;
  5. Camat menyerahkan berkas ke Kasi Pembangunan untuk diproses;
  6. Tim Teknis Kecamatan meninjau ke lokasi dan membuat Berita acara Peninjauan Lokasi yang berisi rekomendasi hasi peninjauan lokasi kepada Camat;
  7. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan;
  8. Petugas pelaksana membuat SK IMB;
  9. Camat menandatangani SK IMB;
  10. Petugas memberi nomor SK IMB dan cap jabatan;
  11. Pemohon dating untuk membayar retribusi dan mengambil dokumen serta SK IMB;

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.

MASA BERLAKU

Masa berlaku selamanya, kecuali ada perubahan dan atau balik nama.

BIAYA

Komponen Penghitungan Retribusi

Biaya

Biaya per m2 sebesar

Rp

7.500,00

Biaya prasarana bangunan per m2 sebesar

Rp

2.500,00

Biaya plat nomor bangunan

Rp

10.000,00

Biaya penyedia formulir IMB termasuk pendaftaran bangunan

Rp

2.500,00

Keterangan :

Biaya bangunan tersebut belum final, masih dihitung kembali dengan memperhitungkan indeks terintegrasi (Indeks Terintegrasi = Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu Penggunaan)

Pencarian

Fasilitas pencarian data.

Terbaru

Populer

Tags