DASAR HUKUM

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentan Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
  5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas.

PERSYARATAN

  1. Pemohon Baru
    1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang untuk Perusahaan Perseorangan sebanyak 1 (satu) set;
    3. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk perusahaan yang berbentuk Koperasi sebanyak 1 (satu) set;
    4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk Perusahaan Persekutuan sebanyak 1 (satu) set;
    5. Fotocopy KTP Penanggungjawab Perusahaan/Koperasi sebanyak 1 (satu) lembar;
    6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) sebanyak 1 (satu) set;
    7. Neraca awal Perusahaan;
    8. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
    9. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Pemindahtanganan Izin
    1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    2. Izin usaha perdagangan yang besangkutan;
    3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopy surat perjanjian pengalihan hak atau surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris yang menampilkan fotocopy Surat Kematian Pemegang Izin.

PROSEDUR

  1. Pemohon mengambil formulir, mengisi dan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan;
  2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas;
  3. Petugas menerima berkas dan meneliti kelangkapannya, apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya;
  4. Jika data sudah lengkap, Tim Teknis Kecamatan akan meninjau lokasi dan membuat rekomendasi keputusan hasil peninjauan lokasi;
  5. Petugas membuat SK SIUP;
  6. Camat menandatangani SK SIUP;
  7. Petugas member nomor dan cap jabatan;
  8. Pemohon mengambil SK SIUP dan dokumen hasil pelayanan.

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian maksimal 6 (enam) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.

MASA BERLAKU

Masa berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftar ulang.

BIAYA

Biaya pemberian Izin Usaha Perdagangan sebesar Rp 0,- (Gratis)

Pencarian

Fasilitas pencarian data.

Terbaru

Populer

Tags